Berita & Informasi

HARMONISASI REGULASI KAMPUS: MEMBEDAH LEGALITAS EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS KEADILAN BAGI MAHASISWA

1. Legalitas Formal: Kebijakan membatasi nilai kelulusan minimal B pada mata kuliah memiliki legalitas formal HANYA JIKALAU ditetapkan melalui Peraturan Akademik Perguruan Tinggi yang disahkan secara resmi oleh organ berwenang (Rektor/Senat) dan disosialisasikan secara eksplisit dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada awal semester. Kebijakan sepihak oleh dosen tanpa dasar aturan institusi adalah cacat hukum dan maladministrasi.

HARMONISASI REGULASI KAMPUS: MEMBEDAH LEGALITAS EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS KEADILAN BAGI MAHASISWA

Oleh: (Aleq) Luqman Hakin

Staf FEBI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon


ABSTRAK

 

Ketegangan antara otonomi akademis perguruan tinggi dan perlindungan hak-hak mahasiswa sering kali mengemuka dalam kebijakan penilaian hasil belajar. Salah satu isu krusial yang timbul di lingkungan akademik adalah kebijakan penetapan batas nilai kelulusan minimal grade B (skala 3,00) untuk mata kuliah pada umumnya, sementara secara standar nasional nilai C (skala 2,00) telah dikategorikan lulus. Penelitian hukum dan kebijakan pendidikan ini bertujuan untuk membedah legalitas serta keadilan penentuan batas kelulusan minimal B ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta instrumen akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) / Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

 

Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis keadilan distributif-prosedural, studi ini menyimpulkan bahwa penetapan standar kelulusan minimal B pada mata kuliah umum memiliki legalitas formal hanya jika diatur secara eksplisit dalam Peraturan Akademik Perguruan Tinggi yang sah, didasarkan pada rasionalitas Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran (CPL), dan disosialisasikan secara transparan melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum perkuliahan dimulai. Namun, dari perspektif keadilan substantif dan standar penjaminan mutu BAN-PT, penerapan batas kelulusan B secara generik pada seluruh mata kuliah umum tanpa pembedaan jenis mata kuliah berpotensi melanggar asas proporsionalitas, mencederai hak-hak keperdataan mahasiswa, dan memicu maladministrasi akademik. Makalah ini merekomendasikan model harmonisasi regulasi kampus yang menyeimbangkan otonomi mutu perguruan tinggi dengan kepastian hukum dan mekanisme banding nilai (grade appeal) bagi mahasiswa.

 

Kata Kunci: Legalitas Evaluasi Pembelajaran, Hak Mahasiswa, Harmonisasi Regulasi Kampus, Permendikbudristek No. 53/2023, BAN-PT, Keadilan Akademik.

 

 

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi merupakan lembaga normatif yang bertugas mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 5). Untuk mengukur ketercapaian kompetensi tersebut, perguruan tinggi menyelenggarakan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran bukan sekadar mekanisme administratif pemberian angka atau huruf, melainkan sebuah tindakan hukum akademik (beschikking) yang menentukan status keperdataan mahasiswa, hak kelulusan, serta keberlanjutan studi.

 

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika otonomi perguruan tinggi mendorong sejumlah institusi atau fakultas menetapkan kebijakan peningkatan standar mutu internal. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah peninggian batas nilai kelulusan minimal. Di beberapa kampus menetapkan bahwa mahasiswa wajib memperoleh nilai minimal B (skala 3,00) untuk mata kuliah tertentu—bahkan pada mata kuliah umum—agar dinyatakan lulus. Apabila mahasiswa memperoleh nilai C atau C+, nilai tersebut dinyatakan "tidak lulus" dan mahasiswa diwajibkan untuk remedial, Ujian ulang bahkan mengulang mata kuliah pada semester berikutnya.

 

Kebijakan ini memicu diskursus hukum dan etika akademik yang mendalam. Di satu sisi, undang-undang memberi perguruan tinggi hak otonomi untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan dan menetapkan standar mutu internal melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Namun di sisi lain, standar acuan penilaian nasional secara historis dan yuridis menempatkan predikat huruf C sebagai kategori "Cukup" yang secara umum merepresentasikan pemenuhan capaian pembelajaran minimal (passing grade).

 

Tindakan membatasi nilai kelulusan minimal menjadi B untuk mata kuliah pada umumnya menimbulkan berbagai persoalan diantaranya:

  1. Apakah kebijakan tersebut sah secara hukum (legitimate) jika diuji berdasarkan hierarki perundang-undangan pendidikan tinggi di Indonesia?

  2. Apakah kebijakan tersebut memenuhi asas keadilan distributif dan prosedural bagi mahasiswa?

  3. Bagaimana dampaknya terhadap matriks penilaian akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang menuntut asas kepastian, transparansi, dan akuntabilitas?

 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dikristalisasikan ke dalam tiga pertanyaan utama:

  1. Bagaimana legalitas penentuan batas nilai kelulusan minimal B pada mata kuliah umum ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Tinggi (UU No. 12/2012 dan Permendikbudristek No. 53/2023)?

  2. Adilkah secara substantif dan prosedural tindakan membatasi kelulusan pada nilai B, sementara nilai C secara nasional diakui sebagai batas lulus?

  3. Bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap kriteria akreditasi BAN-PT/LAM serta bagaimana model harmonisasi regulasi kampus yang ideal untuk menjamin keadilan bagi mahasiswa?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ilmiah ini bertujuan untuk:

  • Menganalisis batas-batas otonomi perguruan tinggi dalam menetapkan regulasi evaluasi pembelajaran.

  • Membedah keadilan hukum dan dampak psikologis-akademis atas penerapan syarat nilai minimal B bagi mahasiswa.

  • Merumuskan kerangka harmonisasi regulasi kampus yang selaras dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/BAN-PT).

 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA HUKUM

2.1 Landasan Hukum Penilaian Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Sistem penilaian di perguruan tinggi Indonesia diikat oleh hierarki aturan dari tingkat undang-undang hingga peraturan internal perguruan tinggi dengan berbagai pola dan keputusannya masing-masing.

 

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip nirlaba, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, dan efektivitas. Dalam ranah akademik, otonomi tersebut mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Namun, otonomi ini bukan kebebasan mutlak (unfettered discretion), melainkan terikat pada prinsip perlindungan hak-hak peserta didik yang dijamin dalam Pasal 14 huruf a, yaitu "mendapatkan pelayanan pendidikan dan penalaran sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kemampuannya".


B. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mentransformasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan memberikan fleksibilitas pada penyusunan kurikulum dan penilaian. Terkait evaluasi penilaian:

  1. Prinsip Penilaian: Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasar pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi (Pasal 23).

  2. Penilaian Capaian Pembelajaran: Kriteria kelulusan mahasiswa didasarkan pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standardisasi bobot nilai (A, B, C, D, E) disesuaikan dengan penilaian acuan patokan (PAP) berbasis rubrik.

  3. Penilaian dinyatakan valid apabila tata cara dan kriteria penilaian disepakati serta diinformasikan kepada mahasiswa pada awal semester melalui RPS.

2.2 Teori Keadilan Hukum dan Hak-Hak Akademik Mahasiswa

Dalam membedah regulasi evaluasi, digunakan dua kerangka teori utama:

A. Teori Keadilan John Rawls (Justice as Fairness)

Rawls (1971) mengemukakan bahwa keadilan memerlukan kesetaraan dalam hak-hak dasar dan kesempatan. Dalam konteks evaluasi akademik, keadilan menuntut agar instrumen penilaian tidak menjadi alat diskriminasi atau beban yang tidak proporsional (disproportionate burden). Keadilan prosedural (procedural justice) mewajibkan bahwa aturan permainan (rules of the game) harus jelas, rasional, dan diketahui sebelum proses evaluasi dilaksanakan.

B. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Tatakelola Perguruan Tinggi

Sebagai badan umum atau penyelenggara pelayanan publik (baik PTN maupun PTS yang menyelenggarakan fungsi publik), perguruan tinggi tunduk pada prinsip-prinsip AAUPB (UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), khususnya:

  • Asas Kepastian Hukum: Aturan penilaian tidak boleh berubah-ubah atau berlaku surut (retroactive).

  • Asas Keterbukaan/Transparansi: Rubrik penilaian dan standar batas lulus wajib diumumkan terbuka.

  • Asas Proporsionalitas: Pembatasan nilai lulus B harus seimbang dengan urgensi tingkat kompetensi mata kuliah tersebut.

2.3 Standar Penjaminan Mutu BAN-PT / LAM

Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (seperti LAMEMBA, LAM-PTKes, LAM Infokom, dll.) menekankan sembilan kriteria penilaian akreditasi. Kriteria 6 (Pendidikan) dan Kriteria 9 (Capaian Tridharma) secara spesifik menguji:

  • Keterukuran instrumen penilaian: Adanya korelasi logis antara CPL, Sub-CPMK, metode penilaian, dan rubrik kelulusan.

  • Keberadaan mekanisme komplain/banding nilai: Sistem penjaminan mutu mengharuskan perguruan tinggi memberikan ruang transparansi dan audit atas penetapan nilai yang dianggap merugikan mahasiswa.

 

 

BAB III: PEMBAHASAN DAN ANALISIS LEGALITAS

3.1 Analisis Legalitas Pembatasan Nilai Kelulusan Minimal "B"

Untuk menentukan apakah pembatasan nilai kelulusan minimal B pada mata kuliah pada umumnya bersifat sah atau melanggar hukum, evaluasi harus dilakukan melalui dua pendekatan yuridis: Legalitas Formal dan Legalitas Substantif.

 

 

1. Uji Legalitas Formal (Hierarki dan Prosedur)

Suatu kebijakan penilaian bernilai sah secara formal apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

  • Dasar Kewenangan (Authority): Kebijakan batas kelulusan B tidak boleh hanya bersumber dari keputusan sepihak (unilateral action) dosen pengampu mata kuliah. Keputusan tersebut harus berdasar pada Peraturan Akademik Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Akademik dan disahkan oleh Rektor/Ketua.

  • Prinsip Transparansi Prosedural: Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, seluruh syarat penilaian wajib tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan (kontrak kuliah).

Temuan Yuridis: Apabila seorang dosen atau pengelola prodi menetapkan secara mendadak di tengah atau akhir semester bahwa "mata kuliah ini minimal bernilai B untuk lulus" tanpa ada konsideran tertulis dalam Peraturan Akademik dan RPS, maka tindakan tersebut secara hukum adalah Cacat Prosedur (Ultra Vires) dan dapat dibatalkan demi hukum (null and void).

2. Uji Legalitas Substantif (Kesesuaian Materi Muatan)

Secara materiil, apakah adil dan sah menetapkan B sebagai syarat lulus untuk mata kuliah pada umumnya?. Dalam sistem penilaian perguruan tinggi di Indonesia (skala 4.00):

  • A (4,00): Sangat Baik / Istimewa (Exceeds Standards)

  • B (3,00): Baik (Meets Standards Higher Level)

  • C (2,00): Cukup (Minimum Passing Standard)

  • D (1,00): Kurang (Conditional / Non-passing)

  • E (0,00): Gagal (Fail)

Secara hukum normatif nasional, huruf C mendefinisikan capaian pembelajaran kompetensi cukup/minimal. Apabila suatu perguruan tinggi menaikkan standar kelulusan mata kuliah umum menjadi B, perguruan tinggi tersebut secara de facto menghapus fungsi predikat C sebagai Kategori Lulus Minimal.

 

3.2 Analisis Keadilan: "Adilkah Membatasi Nilai Kelulusan B sedangkan C itu Lulus pada Umumnya?"

Untuk menjawab pertanyaan inti ini, kita harus membedakan antara Mata Kuliah Spesifik/Prasyarat Utama dengan Mata Kuliah Pada Umumnya (Mata Kuliah Umum / Dasar).


A. Analisis Keadilan pada Mata Kuliah Khusus / Prasyarat Keahlian Utama

Dapat dibenarkan (justified) dan dianggap ADIL apabila nilai B ditetapkan sebagai batas lulus untuk:
Mata Kuliah Tugas Akhir / Skripsi / Tesis: Karena memuat kompilasi seluruh CPL program studi.

  1. Mata Kuliah Praktik Profesi / Klinik (misal: Kedokteran, Keperawatan, Hukum Acara, Profesi Akuntan): Karena menyangkut keselamatan publik (public safety) dan lisensi keahlian ekstrim.

  2. Mata Kuliah Prasyarat Berjenjang (Prerequisite Course): Di mana kompetensi tingkat lanjut memutuhkan penguasaan materi B.

B. Analisis Keadilan pada Mata Kuliah Pada Umumnya (Mata Kuliah Umum / Dasar)

Penerapan batas minimal B untuk Mata Kuliah Pada Umumnya (seperti MKWN: Pancasila, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, atau mata kuliah teori dasar non-inti) adalah TIDAK ADIL (UNFAIR) secara substantif berdasar argumentasi berikut: Mata kuliah pada umumnya dirancang untuk memberikan fondasi atau wawasan umum.

  1. Pelanggaran Asas Proporsionalitas (Principle of Proportionality)

Mata kuliah pada umumnya dirancang untuk memberikan fondasi atau wawasan umum. Menuntut mahasiswa mencapai tingkat pemahaman "Baik" (B) sebagai syarat minimal kelulusan pada mata kuliah dasar menyetarakan tingkat kesukaran mata kuliah umum dengan mata kuliah keahlian utama/profesi. Ini menciptakan beban yang tidak seimbang bagi mahasiswa.

  1. Dampak Keuangan dan Kerugian Keperdataan Mahasiswa

Ketika nilai C yang seharusnya diakui lulus dikategorikan sebagai "Gagal", mahasiswa dipaksa membayar ulang SKS/UKT pada semester berikutnya dan menanggung risiko keterlambatan kelulusan. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen/penyelenggaraan jasa pendidikan, ini berpotensi memicu tuduhan penyalahgunaan hak (misuse of right) oleh penyelenggara kampus yang merugikan finansial mahasiswa.

  1. Inkonsistensi Sistem Penilaian (Ambiguity of Academic Scale)

Jika nilai C dinyatakan "Tidak Lulus", maka rentang nilai C (2,00) hingga C+ (2,75) kehilangan makna fungsinya. Hal ini merusak keabsahan filosofis dari Penilaian Acuan Patokan (PAP). Jika standar C dianggap tidak memenuhi mutu, seharusnya kurikulum atau skala rubrik penilaiannya yang diperbaiki, bukan secara artifisial menggeser garis kelulusan tanpa mengubah instrumen penilaian.

3.3 Implikasi terhadap Penjaminan Mutu dan Akreditasi BAN-PT / LAM

Kebijakan pembatasan nilai B yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menurunkan skor akreditasi perguruan tinggi pada instrumen BAN-PT/LAM. Berikut adalah pemetaan risikonya:

 

 

  1. Kriteria 6 (Pendidikan - Sistem Evaluasi dan Penilaian):

BAN-PT menuntut keberadaan Fairness dan Reliability. Asesor akreditasi akan memeriksa apakah rubrik penilaian rasional dan konsisten dengan Standar Nasional. Peninggian batas lulus tanpa landasan CPL yang jelas dinilai sebagai ketidaksesuaian desain kurikulum.

  1. Kriteria 9 (Capaian Tridharma - Efisiensi Edukasi):

Batas lulus B yang terlalu ketat pada mata kuliah umum berpotensi meningkatkan persentase mahasiswa yang harus mengulang perkuliahan. Hal ini berdampak langsung pada Masa Studi Rata-Rata Mahasiswa dan Ketepatan Waktu Lulus (KWL). Pembengkakan masa studi akan memotong poin akreditasi secara drastis pada Kriteria 9.

 

 

BAB IV: MODEL HARMONISASI REGULASI KAMPUS

Untuk mengatasi benturan antara otonomi peninggian mutu kampus dan perlindungan hak mahasiswa, diperlukan Model Harmonisasi Regulasi Kampus Berbasis Keadilan.

 

4.1 Pemetaan Kategori Kelulusan Berdasarkan Jenis Mata Kuliah

Kampus wajib merumuskan klasifikasi batas kelulusan yang rasional dan proporsional dalam Peraturan Akademik:

  1. Mata Kuliah Umum (MKWN / General Education):

Batas Lulus Minimal: C (2,00). Tidak diperkenankan menaikkan syarat lulus menjadi B demi menjaga asas proporsionalitas dan pemerataan kesempatan studi.

  1. Mata Kuliah Keahlian Inti & Prasyarat Utama:

Batas Lulus Minimal: C+ (2,50) hingga B (3,00). Diperbolehkan dengan syarat terdapat pemetaan CPL yang membuktikan bahwa kompetensi di bawah nilai tersebut mengancam keselamatan atau standar keahlian minimal profesi.

  1. Mata Kuliah Skripsi / Tugas Akhir / Magang Industri / Klinik:

Batas Lulus Minimal: B (3,00). Diabsahkan karena merupakan bukti puncak (capstone project) integrasi kompetensi lulusan.

 

 

4.2 Prosedur Perlindungan Hak Mahasiswa dan Penanganan Sengketa Nilai

Sebagai wujud kepastian hukum dan transparansi penjaminan mutu internal (SPMI), kampus wajib menyediakan sarana hukum berikut:

A. Mekanisme Banding Nilai (Grade Appeal Mechanism)

Mahasiswa yang merasa penilaian tidak transparan, objektif, atau melanggar RPS berhak mengajukan permohonan audit nilai kepada Ketua Program Studi maksimal 14 hari kerja setelah nilai diumumkan.

B. Audit Independen Penilaian Pembelajaran

Fakultas membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk melakukan evaluasi apabila persentase ketidaklulusan pada suatu mata kuliah melebihi 30% akibat penetapan batas nilai yang tidak wajar oleh dosen.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis, etis, dan standar akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

  1. Legalitas Formal: Kebijakan membatasi nilai kelulusan minimal B pada mata kuliah memiliki legalitas formal HANYA JIKALAU ditetapkan melalui Peraturan Akademik Perguruan Tinggi yang disahkan secara resmi oleh organ berwenang (Rektor/Senat) dan disosialisasikan secara eksplisit dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada awal semester. Kebijakan sepihak oleh dosen tanpa dasar aturan institusi adalah cacat hukum dan maladministrasi.

  2. Keadilan Substantif (Nilai C vs B): Membatasi nilai kelulusan minimal B untuk mata kuliah pada umumnya (mata kuliah umum/teori dasar) adalah TIDAK ADIL dan melanggar asas proporsionalitas. Nilai C secara hukum nasional merepresentasikan kategori "Cukup/Lulus Minimal". Peninggian syarat menjadi B secara generik merugikan hak keperdataan mahasiswa, memicu perpanjangan studi yang tidak perlu, dan merusak asas Penilaian Acuan Patokan (PAP). Pembatasan nilai B hanya adil diterapkan pada mata kuliah keahlian utama, praktik profesi, atau tugas akhir.

  3. Implikasi Akreditasi BAN-PT/LAM: Penerapan kebijakan penilaian yang tidak transparan dan proporsional dapat menurunkan penilaian akreditasi pada Kriteria Pendidikan (Kriteria 6) dan Kriteria Efisiensi Edukasi (Kriteria 9) akibat risiko pembengkakan angka masa studi dan sengketa akademik.

5.2 Saran / Rekomendasi Policy Brief

  1. Bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:

Perlu menerbitkan Surat Edaran penegasan pedoman penilaian yang mengatur batasan diskresi perguruan tinggi dalam menetapkan batas kelulusan minimal, agar tidak merugikan hak-hak dasar mahasiswa secara nasional.

  1. Bagi Pengelola Perguruan Tinggi (Rektorat & Senat Akademik):

Segera merevisi Peraturan Akademik dengan mengembalikan batas lulus mata kuliah umum pada grade C (2,00), serta membatasi syarat kelulusan minimal B hanya untuk mata kuliah kompetensi utama/tugas akhir yang rasionalitas CPL-nya teruji.

  1. Bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (BEM):

Mendorong transparansi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di awal perkuliahan dan aktif mengawal pembentukan Lembaga Banding Nilai serta Komisi Etik Penilaian di tingkat fakultas dan universitas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

  • Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta.

  • Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta.

  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta.

  • Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2019). Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0). Jakarta: BAN-PT.

Buku dan Literatur Ilmiah:

  • Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Peradaban.

  • Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

  • Ridwan, H. R. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

  • Sudarsono. (2018). Hukum Pendidikan Tinggi dan Pembinaan Jiwa Akademik di Indonesia. Bandung: Alumni.

  • Widoyoko, S. E. P. (2014). Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Topik Terkait:
#UINSSC #Pasya #Febi #Sdgs
Keterkaitan SDGs:
SDGs 4 - Quality Education
Bagikan Artikel:
Info Prodi Assistant
👋 Halo! Saya asisten info Program Studi. Silakan tanya seputar:
• Informasi pendaftaran
• Kurikulum & mata kuliah
• Profil dosen
• Kegiatan & agenda
• Kontak prodi
Aksesibilitas